Ahmad Hudri Harisman
MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka terus melakukan pembenahan data kemiskinan guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Majalengka, Eman Suherman, saat membuka kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi penerima bansos tahun 2026 melalui program pemasangan stiker penerima bantuan, tercatat sebanyak 126.925 keluarga penerima manfaat (KPM) masuk dalam proses pendataan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114.057 KPM atau sekitar 89,9 persen telah terverifikasi.
Hasil pendataan menunjukkan terdapat 2.552 KPM yang mengalami perubahan status atau graduasi, terdiri dari 1.216 KPM meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri secara mandiri dari program bantuan, 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan.
Menurut Bupati Eman, pemutakhiran data menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Perbaikan data ini penting agar bantuan sosial tepat sasaran. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan berbagai intervensi pemerintah,” ujarnya.
Selain mendukung penyaluran bansos, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi pijakan dalam penyusunan arah pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2027.
Pemkab menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,84–8,53 persen, angka kemiskinan turun menjadi sekitar 9,69 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,20, serta tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 3,40–3,60 persen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat sektor riil dan investasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengoptimalkan balai latihan kerja, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.
Bupati menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat. Karena itu, setiap program harus berbasis data yang akurat agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
