MAJALENGKA — Masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kembali menjadi sorotan. Forum Nalar Majalengka melakukan audiensi bersama pihak BIJB Kertajati dan Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka, Rabu (7/10/2026), di Gedung DPRD Kabupaten Majalengka.
Audiensi tersebut membahas kondisi terkini BIJB, mulai dari penerbangan domestik, konektivitas, rencana pengembangan aerospace bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI), hingga persoalan lahan yang masih menjadi salah satu hambatan pengembangan kawasan.
Dalam audiensi, pihak BIJB menjelaskan bahwa saat ini aktivitas penerbangan di Kertajati masih bergantung pada penerbangan haji dan umrah. Sementara itu, penerbangan komersial domestik belum kembali berjalan.
Direktur BIJB menyampaikan bahwa membuka kembali penerbangan domestik dalam kondisi Bandara Husein Sastranegara kembali diaktifkan memiliki risiko besar bagi Kertajati. Persaingan antara kedua bandara dinilai dapat semakin berat bagi BIJB, bahkan kondisi tersebut disebut seperti “bunuh diri”.
Koordinator Forum Nalar Majalengka, Kenny, mengatakan pihaknya tetap berharap BIJB dapat kembali melayani penerbangan domestik dan tidak hanya bergantung pada penerbangan haji dan umrah.
Menurut Kenny, sebelum pandemi COVID-19 dan sebelum Bandara Husein Sastranegara kembali diaktifkan, BIJB sempat menunjukkan aktivitas penerbangan yang lebih hidup.
“Kami tentu berharap BIJB bisa kembali memiliki penerbangan domestik, bukan hanya mengandalkan haji dan umrah. Sebelum COVID dan sebelum Husein diaktifkan kembali, Kertajati sempat ramai dan hidup. Artinya, sebenarnya ada potensi yang bisa dikembangkan,” ujar Kenny.
Forum Nalar menilai persoalan BIJB tidak bisa hanya dilihat dari sisi jumlah penerbangan. Menurut Kenny, kebijakan transportasi udara Jawa Barat harus kembali melihat tujuan awal pembangunan Kertajati sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah Jawa Barat bagian timur.
“Kalau tujuan awal BIJB adalah menjadi penggerak dan pemerataan ekonomi Jawa Barat wilayah timur, tentu kebijakan pemerintah harus konsisten dengan tujuan itu. Jangan sampai di satu sisi BIJB dibangun untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain kebijakan yang diambil justru memperlemah daya saingnya,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka, Dasim, turut menyoroti persoalan konektivitas. Menurutnya, akses menuju bandara menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi. Keberadaan kereta cepat Whoosh menuju Jakarta, misalnya, membuat sebagian masyarakat memiliki alternatif perjalanan melalui Jakarta.
Selain penerbangan komersial, audiensi juga membahas rencana pengembangan kawasan aerospace melalui kerja sama BIJB dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), termasuk pengembangan sektor Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).
Pihak BIJB menjelaskan bahwa pengembangan aerospace tersebut masih menghadapi persoalan lahan. Sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan masih berada di bawah kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Angga Pangestu dari Forum Nalar Majalengka mengatakan kerja sama dengan PTDI harus didorong agar tidak berhenti sebagai MoU atau sekadar wacana pengembangan kawasan.
“Kalau memang kerja sama aerospace dengan PTDI ini belum bisa menunjukkan secara pasti berapa keuntungan yang akan didapat, setidaknya harus dihitung dan dimaksimalkan dampak ekonominya. Jangan sampai hanya menjadi kerja sama di atas kertas,” ujar Angga pangestu.
Menurut Angga, pengembangan aerospace harus memiliki manfaat ekonomi yang jelas bagi BIJB maupun daerah. Setidaknya, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan sumber pendapatan baru yang dapat membantu membiayai operasional bandara.
“Harapannya ada keuntungan yang bisa membantu biaya operasional BIJB. Kalau kemudian bisa menghasilkan keuntungan, tentu itu jauh lebih baik. Yang penting jangan terus-menerus rugi,” tegasnya.
Forum Nalar Sampaikan Tuntutan untuk Masa Depan BIJB
Dari hasil audiensi tersebut, Forum Nalar Majalengka menuntut harus ada yang dilakukan
Pertama, pemerintah daerah dan DPRD didorong melakukan diplomasi politik karena ada irisan warna politik yang sama terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memperkuat posisi BIJB sebagai bandara komersial utama di wilayah timur Jawa Barat.
Forum Nalar menilai persoalan BIJB tidak dapat diselesaikan hanya di tingkat pengelola bandara. Diperlukan keberpihakan kebijakan dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat agar kepentingan BIJB dapat diperjuangkan secara lebih serius.
Kedua, persoalan lahan harus segera diselesaikan. Kepastian pengelolaan lahan dinilai menjadi syarat penting agar pengembangan kawasan BIJB, termasuk rencana aerospace dan MRO bersama PTDI, dapat berjalan tanpa terus terbentur persoalan kewenangan.
Ketiga, pemerintah dan pihak terkait harus mendorong pembukaan kembali serta peningkatan frekuensi penerbangan domestik dan internasional. BIJB tidak boleh hanya aktif ketika musim haji dan umrah. Rute-rute potensial, terutama untuk kebutuhan bisnis dan pariwisata, perlu kembali dibuka dan dikembangkan.
Keempat, perlu ada skema insentif atau subsidi transportasi publik menuju BIJB Kertajati. Forum Nalar menilai persoalan akses dan biaya perjalanan menjadi bagian penting dalam membangun minat masyarakat menggunakan Kertajati. Karena itu, konektivitas dari pusat-pusat permukiman menuju bandara perlu dibuat lebih mudah dan terjangkau.
Kelima, pemerintah daerah di wilayah Ciayumajakuning—Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan—perlu membangun promosi pariwisata secara lebih terintegrasi. BIJB harus diposisikan sebagai pintu masuk wisatawan menuju kawasan Ciayumajakuning, sehingga aktivitas penerbangan juga memiliki dampak terhadap sektor pariwisata, UMKM, perdagangan, dan ekonomi daerah.
Keenam, kerja sama aerospace dan MRO bersama PTDI harus memiliki target dan ukuran manfaat ekonomi yang jelas. Forum Nalar meminta agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada MoU, tetapi benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi dan sumber pendapatan baru bagi BIJB.
Forum Nalar juga menekankan pentingnya kejelasan fungsi antara bandara sipil dan bandara militer. BIJB perlu diperkuat sebagai bandara sipil dan pusat konektivitas ekonomi, sementara fungsi militer ditempatkan sesuai dengan peruntukannya.
Bagi Forum Nalar Majalengka, BIJB merupakan investasi publik dengan nilai yang besar sehingga keberadaannya harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Forum Nalar menegaskan akan terus mengawal perkembangan BIJB Kertajati dan membuka ruang dialog lanjutan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami tidak ingin Kertajati hanya menjadi monumen megah tanpa denyut nadi ekonomi yang nyata. Kami siap menjadi mitra kritis sekaligus fasilitator promosi jika pemerintah mau membuka diri untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar keny.
“Yang kami inginkan sederhana: Kertajati hidup, berkembang, dan benar-benar menjadi penggerak ekonomi Jawa Barat wilayah timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, saat dimintai keterangan terkait persoalan tersebut belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.
Menurutnya, Komisi II DPRD Majalengka dalam audiensi tersebut hanya berperan memfasilitasi Forum Nalar untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi dengan pihak BIJB Kertajati.
