MAJALENGKA— Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ketersediaan beras, melainkan juga tentang kepastian air bagi petani, keberlanjutan masa tanam, dan harapan agar sawah tetap produktif meski musim kemarau datang.
Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, terus memperkuat sektor pertanian melalui bantuan irigasi perpompaan (Irpom) dan irigasi perpipaan (Irpip) senilai hampir Rp. 13 miliar dari pemerintah pusat.
Program tersebut diharapkan menjadi solusi bagi wilayah pertanian yang selama ini menghadapi keterbatasan air, sekaligus mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP) hingga tiga kali dalam setahun.
Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, MM, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan di kantor DKP3, Senin (26/10/2026).
Eman menegaskan, penguatan infrastruktur pengairan menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama di wilayah tadah hujan yang rentan mengalami kekeringan ketika musim kemarau.
Menurutnya, keterbatasan air tidak boleh terus menjadi penghalang bagi petani untuk mengoptimalkan lahan pertanian. Karena itu, bantuan irigasi diharapkan dapat menjaga keberlangsungan masa tanam kedua (MT 2) dan masa tanam ketiga (MT 3), sesuai kondisi lahan dan ketersediaan air.
“Jangan sampai indeks pertanaman kita hanya IP 1 atau 1,7. Sekarang kita berharap bisa mencapai IP 3. Mudah-mudahan dengan Irpom dan Irpip, petani tidak lagi kesulitan air ketika kemarau,” ujar Eman.
Bantuan Irigasi Hampir Rp13 Miliar, Petani Didorong Tingkatkan Produktivitas
Bantuan dari pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana pengairan pertanian di Kabupaten Majalengka.
Berdasarkan skema bantuan yang disampaikan, anggaran irigasi perpompaan mencapai Rp155,7 juta per unit atau titik, sedangkan irigasi perpipaan sebesar Rp97 juta per unit.
Kedua jenis infrastruktur tersebut diharapkan membantu distribusi air menuju lahan pertanian, khususnya di kawasan yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pasokan air saat curah hujan menurun.
Pengelolaan fasilitas irigasi nantinya diserahkan kepada kelompok tani agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pembangunan sarana, tetapi juga dari kemampuan pengelola merawat dan mengoperasikannya sesuai kebutuhan petani.
Eman mengingatkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) agar menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan sesuai spesifikasi teknis serta penggunaan fasilitas untuk kepentingan bersama.
Menurutnya, bantuan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi petani. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar justru tidak berfungsi optimal akibat lemahnya pengelolaan atau kurangnya pemeliharaan.
Sodetan Kertajati dan Jatitujuh, Upaya Mengatasi Ancaman Kekeringan
Selain mengandalkan program Irpom dan Irpip, Pemkab Majalengka juga mendorong pembangunan sodetan dengan dukungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengatasi persoalan pengairan di wilayah utara, khususnya Kertajati dan Jatitujuh.
Wilayah tersebut selama ini menghadapi tantangan ketersediaan air ketika musim kemarau. Kondisi itu berpengaruh terhadap luas lahan yang dapat ditanami dan dipanen oleh petani.
Eman menyebutkan, pembangunan sodetan turut mendukung peningkatan luas lahan yang mampu dipanen pada musim kemarau.
Jika sebelumnya luas lahan yang berhasil panen di wilayah yang dimaksud sekitar 500 hektare, kini disebut meningkat menjadi sekitar 2.000 hektare.
Peningkatan tersebut menjadi indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data teknis pertanian untuk melihat sejauh mana perbaikan infrastruktur pengairan berkontribusi terhadap peningkatan luas panen.
Bagi petani, ketersediaan air bukan sekadar urusan teknis. Air menentukan keberlangsungan masa tanam, biaya produksi, peluang panen, dan pendapatan keluarga. Karena itu, pembangunan infrastruktur irigasi diharapkan mampu mengurangi risiko gagal tanam serta membuka peluang peningkatan produktivitas lahan.
Ketahanan Pangan Harus Berujung pada Kesejahteraan Petani
Eman juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian, mulai dari dukungan terhadap ketersediaan pupuk hingga kebijakan harga pembelian gabah.
Ia berharap berbagai bentuk perhatian tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang digelontorkan atau banyaknya fasilitas yang dibangun. Ukuran terpentingnya adalah manfaat yang benar-benar dirasakan petani di lapangan.
Oleh sebab itu, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BBWS, DKP3, dan kelompok tani menjadi penting untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Pengawasan, transparansi, dan pemeliharaan infrastruktur juga perlu menjadi perhatian agar fasilitas yang dibangun tidak berhenti sebagai proyek fisik, melainkan berfungsi dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, target peningkatan indeks pertanaman hingga tiga kali setahun membutuhkan dukungan air yang memadai, pengelolaan lahan yang tepat, serta kesiapan petani menghadapi perubahan musim.
Bagi Majalengka, memperkuat irigasi berarti menjaga harapan petani agar sawah tetap produktif, masa tanam tidak terhenti, dan ketahanan pangan daerah semakin kokoh. Sebab, di balik setiap hektare sawah yang berhasil dipanen, ada keberlangsungan hidup keluarga petani dan masa depan pangan masyarakat.
