MAJALENGKA — Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka mulai memperkuat fungsi pengawasan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan dasar. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Puskesmas Maja dan Puskesmas Sukahaji, Jumat (6/11/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi sekaligus tindak lanjut atas persoalan pelayanan kesehatan yang sebelumnya mencuat di Puskesmas Bantarujeg dan sempat menjadi perhatian masyarakat.
Sebelumnya, Komisi IV telah memanggil jajaran Puskesmas Bantarujeg untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Majalengka. Pertemuan yang berlangsung hingga menjelang petang itu bertujuan meminta penjelasan sekaligus mendorong perbaikan terhadap sejumlah kekurangan dalam pelayanan kepada pasien.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Majalengka, Dhora Darojatin, S.S.T., M.Kes., mengatakan, pihaknya telah meminta jajaran puskesmas, dengan turut melibatkan Sekretaris Dinas Kesehatan, agar segera melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga menyangkut kemampuan tenaga kesehatan dalam membangun komunikasi yang baik dengan pasien.
Ia menilai, setiap pasien memiliki karakteristik, kondisi, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, tenaga kesehatan dituntut mampu menyesuaikan pola komunikasi agar informasi medis maupun penjelasan pelayanan dapat dipahami masyarakat dengan baik.
Selain aspek komunikasi, Komisi IV juga menemukan persoalan keterbatasan sumber daya manusia kesehatan di sejumlah puskesmas. Kekurangan tersebut mencakup dokter umum, dokter gigi, hingga tenaga perawat.
Sebagai gambaran, Dhora menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga dokter perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk dan peserta BPJS yang harus dilayani. Di salah satu wilayah yang menjadi perhatian, jumlah peserta BPJS mencapai sekitar 19.000 jiwa, sementara dokter yang tersedia hanya dua orang.
Kondisi tersebut dinilai belum ideal dan berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan apabila tidak segera diantisipasi melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
“Ini juga menjadi pekerjaan rumah bersama agar kekurangan yang ada bisa dilengkapi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan maksimal,” ujar Dhora.
Komisi IV juga mengingatkan masyarakat agar lebih memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu, untuk pemeriksaan awal. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus mengurangi penumpukan pasien di puskesmas maupun rumah sakit utama.
Di sisi lain, DPRD meminta seluruh tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kesabaran, profesionalisme, dedikasi, serta kemampuan berkomunikasi dalam menghadapi masyarakat dengan latar belakang dan karakteristik yang beragam.
Sebagai bentuk penguatan komitmen pelayanan, Dinas Kesehatan juga telah meminta seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan di lingkungan puskesmas untuk menandatangani fakta integritas bermaterai.
Dhora menyampaikan, informasi tersebut diperoleh dari pihak Dinas Kesehatan, termasuk Dokter Ina, yang menyebutkan bahwa komitmen tertulis tersebut diberlakukan bagi seluruh jajaran puskesmas sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seluruh tenaga kesehatan maupun nonkesehatan di puskesmas sudah diminta membuat fakta integritas. Mereka menandatangani komitmen di atas materai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Melalui rangkaian kunjungan dan evaluasi tersebut, Komisi IV DPRD Majalengka berharap pembenahan pelayanan kesehatan tidak berhenti pada respons terhadap persoalan yang telah terjadi, tetapi menjadi momentum perbaikan berkelanjutan di seluruh fasilitas kesehatan.
“Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Pelayanan yang memang belum baik harus terus diperbaiki, sehingga benar-benar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” pungkas Dhora. ***
A. Hudri
