Juhana Zulfan Soroti Pendidikan Islam, Dorong Pemkab Majalengka Tindaklanjuti Perda Pondok Pesantren dengan Terbitkan Perbup

MAJALENGKA — Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Majalengka menggelar Pengukuhan Pengurus DPC, Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) di Gedung Islamic Center Majalengka, Minggu (4/10/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembacaan hasil Ijtima Ulama tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, Anggota DPR RI KH Maman Imanulhaq, para kiai, ulama, tokoh agama, jajaran pengurus PKB serta sejumlah elemen masyarakat.

Forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap gagasan dan pandangan para ulama terkait arah pembangunan sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Majalengka.

Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka, H. Juhana Zulfan, mengatakan pada prinsipnya para ulama PKB mendukung berbagai program pemerintah selama bersifat positif, memberikan manfaat bagi masyarakat dan terus dilanjutkan.

“Harapannya sesuai dengan tagline Bupati, Majalengka Langkung Sae, harus ada perubahan. Dinamisasi masyarakat juga harus mengalami perubahan. Tapi tadi sudah terjawab oleh Bupati, tingkat kemiskinan sudah turun, tingkat ekonomi berada di atas rata-rata, baik tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Juhana yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka.

Meski demikian, Juhana mengingatkan agar capaian tersebut tetap disinkronkan antara data yang disampaikan pemerintah dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, kesesuaian data dan realitas penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam hasil Ijtima Ulama PKB Majalengka, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi perhatian. Di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, pengentasan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Para ulama juga mendorong percepatan industrialisasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang, penguatan ketahanan pangan berkelanjutan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, cerdas dan berintegritas.

Selain itu, para kiai meneguhkan komitmen untuk mendukung sekaligus mengawal kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kualitas dan memperluas akses layanan pendidikan serta kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Juhana juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap pendidikan Islam, khususnya kesejahteraan guru madrasah diniyah, pengajar pengajian anak-anak di surau serta pengelola majelis taklim yang hingga kini masih menerima honor relatif kecil.

Menurutnya, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat dan generasi bangsa sehingga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dalam bidang regulasi, Ijtima Ulama mendorong Pemkab Majalengka segera menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup).

Juhana menilai keberadaan Perbup penting agar ketentuan dalam Perda Pesantren dapat diimplementasikan secara lebih konkret, termasuk dalam penganggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kemudian ada Perda Pondok Pesantren, namun sayang belum ada Perbupnya. Secara konstitusional itu belum bisa dioperasikan. Harus ada Peraturan Bupati terlebih dahulu, baru bisa dianggarkan. Kalau sudah ada Perbup, itu menjadi kewajiban yang mengikat kepada pemerintah untuk melaksanakan program tersebut,” ungkapnya.

Menurut Juhana, keberadaan Perda tanpa aturan pelaksana dapat menyulitkan implementasi kebijakan di lapangan. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah segera melengkapi regulasi tersebut agar program yang berkaitan dengan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki landasan pelaksanaan yang jelas.

Bupati Sambut Positif Rekomendasi Ulama

Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyambut positif hasil Ijtima Ulama tersebut. Menurutnya, gagasan, pemikiran dan aspirasi para kiai merupakan sumber inspirasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan berbagai program pembangunan.

“Pikiran-pikiran keagamaan dan hasil ijtima ini sangat sejalan dengan misi utama kami, yaitu membangun kehidupan sosial dan keagamaan yang langkung sae. Langkah kerja kami senantiasa diinspirasi oleh bapak dan ibu para kiai,” ujar Eman.

Ia menegaskan, semangat Majalengka Langkung Sae tidak boleh dimaknai sebatas pembangunan infrastruktur, jalan, gedung maupun fasilitas fisik lainnya.

Menurutnya, pembangunan harus menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya hingga kehidupan keagamaan.

“Majalengka Langkung Sae bukan hanya soal jalan yang bagus, bukan hanya soal pembangunan fisik. Tetapi bagaimana masyarakatnya juga semakin sejahtera, pendidikannya semakin baik, kesehatannya semakin mudah diakses dan kehidupan sosial serta keagamaannya semakin kuat,” katanya.

Kemiskinan Jadi Perhatian Bersama

Menanggapi rekomendasi para ulama mengenai persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, Bupati Eman mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.

“Angka kemiskinan memang terus kita tekan. Ini menjadi pekerjaan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga dukungan dan masukan dari para ulama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat sangat penting,” tutur Eman.

Ia menambahkan, pembangunan daerah juga harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai gejolak ekonomi maupun dampak situasi global yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pembangunan Kabupaten Majalengka.

Ijtima Ulama tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara ulama, masyarakat dan pemerintah daerah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam memberikan arah dan masukan bagi pembangunan daerah.

Dokumen hasil Ijtima Ulama Kabupaten Majalengka ditandatangani sejumlah perwakilan ulama dan tokoh yang hadir, di antaranya KH Maman Imanulhaq, KH Anwar Sulaiman, KH Abdul Rosyid, Dr. H. Asep Haqi Tuanaya, M.Pd., KH Badru, KH Yusuf Badri, KH Badri Hasan Fikri, KH Ade Ganjar Sasmita, KH Imron Hidayat, Hj. Minatul Maula dan Hj. Miftah Rofiqoh.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan para ulama, rekomendasi Ijtima Ulama diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Kabupaten Majalengka yang semakin maju, sejahtera dan religius.

Semangat Majalengka Langkung Sae pun diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pos terkait