A. Hudri Harisman
Majalengka, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Majalengka Deden Hardian Narayanto, S.T., kini resmi menjabat ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Majalengka, masa bakti 2025-2030.
Deden Hardian Narayanto yang akrab dipanggil Kang Dehan, terpilih melalui mekanisme khas partai yang dijuluki sebagai partai dakwah ini, dengan proses musyawarah dalam memilih 16 kader bakal calon Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) oleh para Kader Pelopor yang berjumlah 160 orang.
Dari 16 kader tersebut disaring lagi menjadi 8 kader sebagai calon pengurus DPTD yang terdiri dari unsur yaitu, Majlis Pertimbangan Daerah (MPD), Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan Dewan Etik Daerah (DED).
Adapun kader yang kemudian terpilih menempati posisi MPD adalah Roni Setiawan (mantan ketua DPD 2021-2025) sebagai ketua MPD, Aef Syarifudin sebagai Sekretaris. Ketua DPD Deden Hardiyan Narayanto, Sekretaris Abid Ubaidillah, Bendahara Dhora Darojatin, sementara ketua DED dijabat oleh Agus Firdaus dan sekretaris Awwab Syaefulloh.
“Tahap pertama, kita akan melakukan konsolidasi, karena kita pengurus baru DPD, MPD dan DED, sampai ke DPC Kecamatan, Desa / Ranting, konsolidasinya di sana, fokusnya disitu aja,” ungkap kang Dehan, di kantornya kepada wartawan, Jum’at (15/08/2025).
Selanjutnya, PKS Kabupaten Majalengka akan tetap konsisten dalam melakukan pelayanan yang terbaik terhadap warga Masyarakat Kabupaten Majalengka, sesuai namanya, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
“Bagi kita yang penting kerja, kerja, kerja, melayani, melayani dan melayani rakyat, nah gitu kan,” tegas Dehan, antusias.
Lebih lanjut, Dehan menilai perlunya kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, dalam mendukung program – program Pemkab Majalengka yang kini dipimpin Drs. H. Eman Suherman, untuk mewujudkan Majalengka langkung sae.
“Perlu adanya kordinasi dan kerjasama dengan Eksekutif, karena membangun negara dan daerah ini tidak bisa masing-masing. Kepentingan yang lebih besar itu, adalah melayani masyarakat, dengan cara kolaborasi,” ungkapnya.
Selanjutnya, menyikapi momentum bonus demografi yang berpotensi melonjak pada tahun 2030 – 2040. Pada waktu tersebut proporsi warga produktif 60 % dari total penduduk Indonesia, lebih banyak dari usia non produktif (65 tahun keatas).
“PKS sudah melakukan itu, melihat peluang itu, buktinya apa? pengurus pusat, provinsi, Daerah itu dari anak muda semua, jadi dalam memanfaatkan momentum tadi, bahwa pemuda itu lebih disukai oleh anak muda itu sendiri,” pungkas Dehan.***
