MAJALENGKA – Pimpinan Yayasan Pancar Kalijati Nusantara, Iwan Gunawan, memberikan apresiasi terhadap perhatian sejumlah anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Majalengka terhadap keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Majalengka.
Menurut Iwan, kunjungan para wakil rakyat ke Lapas memiliki nilai penting, terlebih dengan adanya peresmian program penyetaraan melalui PKBM Darma Wangsa Nusantara dan Pondok Pesantren Al Awabin di Lapas Majalengka oleh Ketua DPRD Kabupaten Majalengka. Ia juga mengapresiasi kunjungan anggota DPRD Majalengka, Epran Galuh Setiawan.
Namun, Iwan berharap kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi dapat menjadi momentum untuk melihat lebih jauh kondisi warga binaan maupun persoalan sosial yang muncul akibat seseorang menjalani pidana.
“Kalau perlu, kami memberikan saran agar ada kamar khusus untuk para pejabat, penyelenggara publik, termasuk penegak hukum. Untuk apa? Bukan untuk menghukum, tetapi untuk bertafakur dan merenungkan bagaimana rasanya berada di dalam penjara,” ujar Iwan, Selasa (04/08/2026).
Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi ruang refleksi agar para pejabat senantiasa mengingat bahwa kekuasaan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Bertafakur agar para pejabat tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak korupsi, dan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.
Iwan juga menilai tata ruang sejumlah kota/kabupaten pada masa lalu memiliki filosofi yang mendalam. Ia mencontohkan keberadaan pusat pemerintahan, gedung DPRD, masjid agung dan lembaga pemasyarakatan yang berada dalam satu kawasan.
Menurutnya, posisi tersebut dapat dimaknai sebagai pengingat moral bagi para pemimpin dan wakil rakyat bahwa setiap jabatan memiliki konsekuensi serta pertanggungjawaban, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.
“Apakah jabatan dan kewenangan yang diberikan digunakan untuk berbuat baik dan menjalankan amanah di jalan Allah SWT, atau justru digunakan untuk korupsi dan membuat masyarakat sengsara?” ungkapnya.
Iwan menambahkan, Lapas juga dapat menjadi tempat untuk melihat secara langsung bagaimana penegakan hukum berjalan. Dari sana, menurutnya, banyak hal yang dapat dipelajari sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara.
Keluarga Warga Binaan Juga Harus Diperhatikan
Selain kondisi warga binaan, Iwan meminta perhatian pemerintah dan para wakil rakyat juga diarahkan kepada keluarga yang ditinggalkan di luar Lapas.
Ia menilai, ketika seorang kepala keluarga atau anggota keluarga harus menjalani pidana, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh pasangan, anak-anak dan keluarga lainnya.
“Jangan sampai karena suaminya dipenjara, atau ibunya dipenjara, anak-anak dan keluarga di luar justru mengalami kesulitan hingga melakukan tindak pidana baru, menjual diri, bahkan sampai melakukan bunuh diri. Ini perlu ditangani secara serius,” tegasnya.
Menurut Iwan, tekanan ekonomi dan kondisi psikologis keluarga yang ditinggalkan perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial baru.
“Kesulitan dan kepikiran bisa membawa kepada kesengsaraan. Kondisi itu bisa menyebabkan seseorang melanggar aturan agama maupun hukum negara,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap kunjungan anggota DPRD maupun DPR RI ke Lapas Majalengka dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat pembinaan warga binaan sekaligus memperhatikan keberlangsungan hidup keluarga mereka.
Iwan berharap warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya dapat kembali ke tengah masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik, memiliki keterampilan, pendidikan, serta mampu menjadi bagian yang positif dalam pembangunan.
“Harapan kami, warga binaan ke depannya bisa hidup lebih baik lagi. Dan kalau ‘Kamar Tapakur’ itu benar-benar ada, anggap saja sebagai tempat wisata religius bagi para pejabat—bukan hanya berwisata ke makam para leluhur,” pungkasnya dengan nada berseloroh.
