MAJALENGKA – Upaya pelestarian kebudayaan lokal Kabupaten Majalengka mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 2026, sebanyak lima warisan budaya khas daerah berhasil menembus proses pemeringkatan dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Majalengka, Rahmat Kartono, mengungkapkan capaian tersebut saat ditemui di kantornya, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, pengakuan nasional itu merupakan hasil dari upaya inventarisasi, pengkajian, serta pengusulan potensi budaya daerah secara bertahap.
Kelima warisan budaya tersebut meliputi Upacara Nyiramkeun Pusaka Talaga Manggung, Tenun Buhun Nunuk atau Tenun Gadod, Upacara Munjung yang berkembang di sejumlah wilayah utara Majalengka, Kecap Majalengka, serta kesenian tradisional Sampyong.
Penetapan dilakukan melalui beberapa tahapan sidang WBTB Indonesia. Pada termin pertama, Tenun Gadod Nunuk dan Upacara Nyiramkeun Pusaka Talaga Manggung ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Selanjutnya, Upacara Munjung menyusul pada termin kedua. Sementara pada sidang November 2026, Kecap Majalengka dan kesenian Sampyong turut memperoleh pengakuan nasional.
Rahmat menegaskan, pengakuan tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan amanah untuk memastikan kebudayaan lokal tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Ini bukan akhir dari pencapaian, justru menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat Majalengka, untuk menjaga agar kebudayaan ini terus hidup, dilestarikan, dan diregenerasikan,” ujarnya.
Pelestarian Budaya Harus Berdampak Ekonomi
Disparbud menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui penetapan status atau kegiatan seremonial. Diperlukan langkah konkret berupa regenerasi pelaku budaya, penguatan ekosistem kesenian, serta pemanfaatan potensi ekonomi dari produk lokal.
Salah satu upaya yang didorong Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui pencanangan Bupati H. Eman Suherman adalah program “Bela dan Beli Produk Majalengka”.
Program tersebut mengajak masyarakat dan aparatur pemerintah untuk menggunakan sekaligus menghargai produk hasil karya perajin lokal. Tenun Gadod, misalnya, diharapkan semakin dikenal melalui penggunaannya dalam berbagai kegiatan resmi maupun agenda kebudayaan.
Pemerintah daerah juga merencanakan pembukaan gerai khusus untuk memasarkan produk unggulan khas Majalengka agar memiliki akses pasar yang lebih luas.
Delapan Objek Cagar Budaya Baru Ditetapkan
Selain WBTB, Disparbud bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Majalengka juga menetapkan delapan objek sebagai cagar budaya tingkat kabupaten sepanjang 2026.
Objek tersebut terdiri atas enam situs megalitikum di kawasan Gunung Ageung, Kecamatan Lemahsugih, Situs Sanghyang Lingga di Kecamatan Banjaran, serta Rumah Adat Panjalin di Kecamatan Sumberjaya.
Rahmat menjelaskan, penetapan objek cagar budaya harus melalui kajian dan penelitian tim ahli sebelum diajukan kepada kepala daerah. Prosedur tersebut penting untuk memastikan setiap objek memiliki dasar historis dan nilai kebudayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penelitian terhadap situs megalitikum di kawasan Gunung Ageung juga masih berpeluang berkembang. Setidaknya terdapat tujuh hingga delapan objek lain yang akan diteliti lebih lanjut.
Kajian tersebut, lanjut Rahmat, tidak hanya menjadi dasar penetapan status cagar budaya, tetapi juga menghasilkan dokumentasi dan inventarisasi sejarah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan serta arsip perpustakaan daerah.
Ia turut menyoroti Rumah Adat Panjalin yang telah dikenal luas masyarakat. Penetapan bangunan bersejarah tersebut sebagai cagar budaya dinilai menjadi kebanggaan tersendiri bagi Majalengka, mengingat nilai sejarah dan akulturasi budaya yang terkandung di dalamnya.
Target Pelestarian Berlanjut pada 2027
Memasuki 2027, Disparbud berkomitmen melanjutkan inventarisasi dan pengusulan warisan budaya, baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Tim ahli juga akan terus bergerak mengidentifikasi objek-objek bersejarah yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya.
Namun, Rahmat menilai keberhasilan pelestarian tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting, terutama dalam mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan benda, bangunan, maupun situs yang memiliki nilai sejarah dan peradaban masa lalu.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan temuan objek yang diduga memiliki nilai sejarah melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun langsung kepada Disparbud.
Melalui penguatan pendataan, penelitian, perlindungan, dan regenerasi pelaku budaya, pemerintah berharap warisan leluhur Majalengka tidak sekadar memperoleh pengakuan nasional, tetapi juga tetap terjaga keberadaannya dan menjadi bagian dari identitas daerah di tengah perubahan zaman.
Ahmad Hudri Harisman
