MAJALENGKA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan pembentukan struktur kepengurusan partai hingga tingkat desa rampung pada 2026. Konsolidasi tersebut dipandang penting untuk memperkuat mesin politik menghadapi agenda politik 2027 hingga 2028.
Anggota DPR RI dari PKB, KH. Maman Imanulhaq, mengatakan penguatan struktur hingga tingkat desa menjadi salah satu strategi utama partai dalam menghadapi perubahan peta politik.
“Targetnya struktur sampai tingkat desa selesai 2026, sehingga mesin partai bisa bekerja maksimal,” ujar Maman.
Menurutnya, perubahan daerah pemilihan (dapil) juga akan memengaruhi konfigurasi politik ke depan. Subang disebut akan bergabung dengan Indramayu, sedangkan Majalengka berada dalam satu dapil bersama Sumedang dan Kuningan.
Di tengah perubahan tersebut, PKB tetap membidik target mempertahankan kursi DPR RI secara beruntun. Majalengka dinilai menjadi salah satu basis suara penting bagi partai.
“Kami menargetkan bisa mempertahankan kursi DPR RI tiga periode berturut-turut,” tegasnya.
Selain strategi internal partai, Maman menyoroti dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk keputusan reshuffle kabinet.
PKB, kata dia, menghormati kewenangan Presiden dalam melakukan pergantian maupun pergeseran menteri. Menurutnya, langkah tersebut merupakan hak prerogatif Presiden sepanjang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Ia juga mengapresiasi masuknya sejumlah tokoh yang dinilai memiliki kapasitas ke dalam pemerintahan, termasuk penguatan peran kalangan profesional. Menurut Maman, keberadaan figur yang kompeten harus dimanfaatkan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.
Maman turut mengapresiasi ruang yang diberikan kepada kader PKB dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah kader partai disebut dipercaya menduduki posisi strategis, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat. Kompetensi pelaksana di lapangan juga menjadi faktor penting agar berbagai program tidak terkendala persoalan teknis.
“Yang penting adalah kompetensi pelaksana program agar kebijakan pemerintah bisa berjalan efektif dan tidak terkendala persoalan teknis,” katanya.
Di sektor pendidikan, PKB mendorong peningkatan anggaran untuk pendidikan keagamaan. Maman menilai masih terdapat kesenjangan anggaran antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji, ia menyinggung gagasan pemangkasan masa tinggal jemaah dari sekitar 40–42 hari menjadi 35 hari. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan biaya penyelenggaraan, meski persoalan penerbangan dan kapasitas bandara masih perlu diselesaikan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah optimalisasi Bandara Taif dan penambahan embarkasi baru, termasuk Bandara Dhoho Kediri.
Maman menegaskan, berbagai kebijakan pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dari Majalengka, PKB kini mempercepat konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat basis politik. Target mempertahankan kursi DPR RI untuk tiga periode menjadi salah satu agenda besar yang hendak diwujudkan melalui penguatan struktur hingga tingkat desa
