MAJALENGKA – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Rinna Sri Isdiyati, S.E., saat melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Blok Pancurendang Landeuh, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan secara langsung. Mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, rehabilitasi bangunan madrasah, hingga persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif akibat perubahan data desil.
Kegiatan reses itu menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus persoalan yang selama ini belum mendapatkan penanganan optimal.
Rinna, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi II DPRD Majalengka, menyambut berbagai masukan tersebut sebagai bahan perjuangan dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Terkait usulan pembangunan infrastruktur, ia menyampaikan bahwa aspirasi warga akan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan daerah, termasuk diakomodasi dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk tahun anggaran 2028.
“Akan dimasukkan di 2028 melalui Musrenbang kecamatan nanti akan masuk ke Pokir saya. Jalan lingkar itu kan ranahnya BBWS, nanti saya akan lihat dulu,” ungkapnya.
Menurut Rinna, usulan pembangunan jalan lingkar perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Karena itu, diperlukan koordinasi dan penelusuran agar penanganannya dapat diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan.
Selain persoalan infrastruktur dan pendidikan, keluhan warga mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian serius. Perubahan penetapan desil menyebabkan sejumlah masyarakat kehilangan status kepesertaan aktif, sehingga dikhawatirkan kesulitan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Rinna memahami bahwa penetapan desil bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah daerah. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pendampingan ketika menghadapi persoalan kesehatan.
Ia menegaskan, persoalan jaminan kesehatan harus dilihat dari sisi kemanusiaan, terlebih ketika menyangkut warga yang membutuhkan penanganan medis segera.
“Saya selaku wakil rakyat akan selalu berusaha membantu. Kalau BPJS itu kan terkait dengan nyawa. Ketika ada warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan, saya akan turun langsung,” tegasnya.
Ia pun menyatakan akan berupaya hadir membantu masyarakat sesuai kapasitas dan kewenangannya sebagai anggota legislatif, terutama ketika warga membutuhkan fasilitasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Reses tersebut tidak hanya menjadi agenda formal penyerapan aspirasi, tetapi juga memperlihatkan masih adanya kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan perhatian dan keberpihakan kebijakan pemerintah.
Bagi warga Pancurendang Landeuh, harapan terhadap perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, dan kepastian jaminan kesehatan bukan sekadar usulan administratif. Ketiganya merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kenyamanan, kesempatan memperoleh pendidikan, serta perlindungan kehidupan.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan reses, melainkan mendapat tindak lanjut melalui koordinasi, perencanaan, dan penganggaran sesuai ketentuan.
Sebab, keberhasilan seorang wakil rakyat tidak hanya diukur dari seberapa sering turun menemui konstituen, tetapi juga dari kesungguhannya mengawal aspirasi hingga menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
A. Hudri
