GRIB.CO.ID-
KEDIRI, 23 Februari 2026, Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa kini menghadapi ujian serius: kecepatan dan ketegasan birokrasi. Publik mulai mempertanyakan, mengapa proses persetujuan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Kediri terkesan berjalan di tempat?
Padahal sinergi lintas sektor telah digelar. Pemerintah Kabupaten Kediri sudah mengusulkan. Kodim 0809/Kediri telah menyatakan dukungan. Namun hingga kini, progres di tingkat persetujuan teknis dan administrasi belum menunjukkan akselerasi signifikan.
Masyarakat desa sekitar hutan tidak butuh rapat demi rapat. Mereka butuh kepastian.
KDMP bukan proyek wacana. Ini adalah instrumen ekonomi kerakyatan. Jika terlalu lama tertahan pada meja verifikasi dan telaah internal, maka yang dirugikan bukan sekadar pemerintah daerah—tetapi warga desa yang menanti akses distribusi pangan murah, permodalan, dan pusat aktivitas ekonomi baru.
Transparansi menjadi kata kunci.
Jika memang ada kendala regulasi, sampaikan terbuka.
Jika ada hambatan teknis, paparkan jelas.
Namun jika hanya persoalan kehati-hatian berlebihan tanpa batas waktu yang tegas, publik berhak bertanya: apakah Perhutani benar-benar berpihak pada percepatan ekonomi desa?
Perlu diingat, kawasan hutan bukan hanya ruang konservasi, tetapi juga ruang kolaborasi sosial-ekonomi sepanjang tidak melanggar prinsip kelestarian. Regulasi sudah menyediakan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan strategis. Tinggal keberanian dan ketegasan manajerial yang diuji.
Desakan publik kini mengarah pada tiga tuntutan jelas:
Batas waktu konkret penyelesaian rekomendasi dan pengajuan ke Kementerian.
Publikasi progres resmi agar tidak muncul spekulasi.
Komitmen tertulis bahwa KDMP adalah prioritas, bukan sekadar program pendamping.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa Perhutani Kediri justru menjadi simpul perlambatan dalam agenda strategis nasional.
Ekonomi desa tidak bisa menunggu birokrasi yang ragu-ragu.
Jika semua pihak sudah menyatakan siap, maka kini saatnya Perum Perhutani membuktikan: berpihak pada rakyat atau terjebak dalam zona nyaman administratif. ( Bersambung )
Tim red
