GRIB.CO.ID –
KEDIRI, 23 Mei 2026, Gelombang penolakan terhadap rencana kebijakan sekolah lima hari di Kabupaten Kediri mulai memanas. Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kabupaten Kediri secara resmi melayangkan surat aspirasi kepada DPRD Kabupaten Kediri untuk menolak program yang dinilai akan “merusak keseimbangan pendidikan anak dan kehidupan keluarga.”
Dalam surat bernomor 00117/DPC.FKDTK/V/2026 itu, FKDT menyampaikan keberatan keras atas rencana pemerintah daerah yang ingin mengubah sistem belajar dari enam hari menjadi lima hari sekolah dalam seminggu.
Keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) FKDT Kabupaten Kediri yang digelar pada 12 Mei 2026 di GSG PCNU Gurah dan dihadiri puluhan pengurus dari berbagai kecamatan.
FKDT menilai kebijakan lima hari sekolah bukan solusi pendidikan modern, melainkan potensi masalah baru yang akan membebani anak-anak secara fisik, mental, hingga spiritual.
“Anak-anak bukan mesin belajar yang bisa dipaksa duduk seharian di sekolah demi mengejar target administrasi,” demikian salah satu poin kritik yang disampaikan dalam aspirasi tersebut.
Anak Pulang Sore, Kelelahan dan Kehilangan Waktu Bermain
FKDT menyoroti kemungkinan jam belajar diperpanjang hingga sore hari agar materi tetap selesai dalam lima hari. Kondisi itu dinilai sangat memberatkan siswa, khususnya tingkat SD dan SMP.
Anak-anak diprediksi baru pulang sekitar pukul 14.30 hingga 16.00 WIB. Dampaknya bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga tekanan mental karena waktu istirahat dan bermain semakin hilang.
“Kalau sejak kecil anak dipaksa menjalani ritme seperti pekerja kantoran, lalu kapan mereka menikmati masa tumbuh kembangnya?” kritik pengurus FKDT.
TPQ dan Madrasah Diniyah Terancam Mati Perlahan
Yang paling disorot FKDT adalah ancaman terhadap pendidikan keagamaan nonformal seperti TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), hingga kegiatan mengaji sore.
Dengan jadwal sekolah yang lebih panjang, anak-anak dinilai tidak lagi memiliki cukup waktu maupun energi untuk mengikuti pendidikan agama di lingkungan masyarakat.
FKDT memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi “pukulan telak” bagi eksistensi pendidikan diniyah yang selama ini menjadi benteng moral generasi muda di Kabupaten Kediri.
“Kalau anak pulang sore dalam keadaan capek, siapa yang masih sempat mengaji? Ini bukan sekadar soal jadwal, tapi soal masa depan akhlak anak-anak,” tegas mereka.
Interaksi Keluarga Berkurang, Risiko Stres Meningkat
Selain pendidikan agama, FKDT juga menilai sistem lima hari sekolah akan menggerus hubungan anak dengan keluarga dan lingkungan sosial.
Anak-anak diperkirakan hanya akan bertemu orang tua pada malam hari. Waktu bermain dan bersosialisasi di lingkungan sekitar juga semakin sempit.
Tak hanya itu, FKDT memperingatkan potensi meningkatnya stres dan burnout pada siswa akibat ritme belajar penuh selama lima hari berturut-turut tanpa jeda yang cukup.
“Pemerintah jangan hanya melihat efisiensi sistem. Pendidikan itu menyangkut kesehatan mental, karakter, dan masa depan anak,” tulis FKDT dalam suratnya.
DPRD Diminta Tidak Tutup Mata
Melalui surat tersebut, FKDT meminta DPRD Kabupaten Kediri tidak sekadar menjadi pendengar, tetapi benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat bawah yang khawatir terhadap dampak kebijakan tersebut.
FKDT juga berharap pemerintah daerah tidak tergesa-gesa menerapkan program yang dinilai belum tentu cocok dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kediri.
Kini publik menunggu, apakah DPRD dan Pemkab Kediri akan mendengar suara para guru diniyah dan orang tua, atau tetap melanjutkan kebijakan yang mulai menuai penolakan luas itu. ( Bersambung…….)
